Kasus Harun Masiku Seperti Drama Berepisode
Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah KPK menetapkan Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 kemarin...
Tampilkan postingan dengan label Channel Nalar Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Channel Nalar Hukum. Tampilkan semua postingan
Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup di Dunia versi OCCRP
OCCRP dalam eksposenya pada akhir Desember 2024 menyebutkan bahwa mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, masuk sebagai...
Problem Hukum HGB di Laut
Pagar Laut di Pesisir Tangerang menuai kontroversi setelah diketahui terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) di laut. Bagaimana status hukum HGB...
Hak Karyawan Jika Sritex Pailit
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex jatuh pailit melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Perkara: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, dimana MA ...
Beli Kapal Tua Dengan Harga Baru, Eks Dewan Direksi ASDP Ditahan
Pembelian kapal yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari PT. Jembatan Nusantara yang telah diakuisisi ternyata menimbul...
Status HGB Pagar Laut Sidoarjo
Penyelesaian masalah terkait HGB di wilayah laut Sidoarjo memerlukan pemahaman yang baik mengenai peraturan hukum yang berlaku, dampak sos...
Kendaraan Rusak Terendam Banjir, Pemegang Polis Wajib Tahu Ini
Banjir bisa datang kapan saja dan mengancam kendaraan Anda. Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi oleh pemilik kendaraan adalah...
Pengaturan THR bagi Karyawan Swasta dan ASN
Tunjangan Hari Raya (THR) adalah salah satu hak pekerja yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahun, terutama menjelang Lebaran. Dalam video ...
Korupsi Pertamina Lewat Oplos BBM
Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan petinggi PT. Pertamina Patra Niaga dalam hal tata kelola minyak mengakibatkan kerugian negara...
Mengapa Sritex Bisa Pailit?
Sritex salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yang terkenal dengan produksi pakaian untuk berbagai merek internasional, meng...
Hal Krusial dalam RUU BUMN
Video ini dibuat sebelum RUU BUMN disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Us...
Poin Penting dalam Revisi UU Minerba
Video ini dibuat sebelum pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral ...
Problem Hukum Kebijakan Amnesti Prabowo
Presiden Prabowo berencana mengeluarkan kebijakan amnesti dan abolisi terhadap 44.000 narapidana dengan berbagai kategori, yakni napi nark...
Pemusatan Pengelolaan Superholding Danantara di Tangan Presiden | NALAR HUKUM EPS. #9
Danantara sebagai superholding BUMN telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 sebagai badan pengelola investasi menurut...
Hak Karyawan Jika Sritex Pailit | NALAR HUKUM EPS. #11
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex jatuh pailit melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Perkara: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, dimana MA ...
Beli Kapal Tua Dengan Harga Baru, Eks Dewan Direksi ASDP Ditahan | NALAR HUKUM EPS. #12
Pembelian kapal yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari PT. Jembatan Nusantara yang telah diakuisisi ternyata menimbul...
Revisi UU TNI Jalan Dwifungsi Jilid II? | NALAR HUKUM EPS. #15
Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai revisi Undang-Undang TNI yang sedang menjadi perbincangan hangat di Indon...
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
